Perbandingan Hukum Perkawinan

Judul: Perbandingan Hukum Perkawinan

Penulis: Dr. Sirman Dahwal, SH., MH.

Penerbit: Mandar Maju

ISBN: 978-979-538-465-6

Tahun: 2017

Halaman: x + 157 Halaman

Ukuran: 14,5 x 21 cm

Harga: Rp. 42.000 20% Rp. 33.600

Sinopsis:

Tujuan dilakukan penulisan ini adalah di samping untuk memper-mudah bagi mahasiswa kami khususnya dalam mendapatkan bahan bacaan, juga untuk membantu mereka dan masyarakat umumnya dalam memperdalam kajian tentang Perbandingan Hukum Perkawinan yang terdapat dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia, seperti Sistem Hukum Perkawinan Adat, Sistem Hukum Perkawinan Barat (BW), sistem Hukum Perkawinan Islam, Sistem Hukum Perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974, serta Sistem Hukum Perkawinan menurut agama-agama yang berlaku di Indonesia.

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 8 (delapan) Bab. Bab kesatu, diuraikan tentang Pendahuluan. Bab kedua tentang Hukum Perkawinan Adat, yang masing-masing menguraikan Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Larangan Perkawinan, Batas Umur Perkawinan, Harta Benda dalam Perkawinan. Bab ketiga, diuraikan tentang Hukum Perkawinan Islam, meliputi, antara lain: Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Hukum-hukum Melakukan Perkawinan, Sahnya Perkawinan dan Syarat-syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, serta Pengaturan Perkawinan Beda Agama, terdiri dari; (i) Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Musyrik, (ii) Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan Ahlul-kitab, (iii) Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non Muslim. Bab keempat, diuraikan tentang Hukum Perkawinan Barat (BW), meliputi, antara lain: Pendahuluan, Pengertian dan Tujuan Perkawinan. Bab kelima diuraikan tentang Hukum Perkawinan Menurut UUP No. 1 Tahun 1974, meliputi, antara lain: Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Akibat Hukum Suatu Perkawinan, Larangan Perkawinan, serta Pengaturan Perkawinan Beda Agama, yang dibagi dalam beberapa periode, antara lain; Periode Sebelum Kemerdekaan, Periode Kemerdekaan sampai dengan Sebelum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Periode Setelah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bab keenam diuraikan tentang Hukum Perkawinan Agama Katolik dan Protestan, meliputi: (1) Perkawinan Menurut Agama Katolik, antara lain: Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, Pengaturan Perkawinan Beda Agama, dan (2) Perkawinan Menurut Agama Protestan, antara lain: Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, serta Pengaturan Perkawinan Beda Agama. Bab ketujuh diuraikan tentang Hukum Perkawinan Agama Hindu dan Budha, meliputi: (1) Perkawinan Menurut Agama Hindu, antara lain: Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, serta Pengaturan Perkawinan Beda Agama, dan (2) Perkawinan Menurut Agama Budha. Kemudian Bab kedelapan dimuat tentang Hukum Perkawinan Agama Khonghuchu.

Daftar Isi:

KATA SAMBUTAN l v

KATA PENGANTAR l vii

DAFTAR ISI l ix

 BAB    I.     Pendahuluan l 1

 BAB   II.   Hukum Perkawinan Adat l 3

1. Pengertian Perkawinan l 4
2. Tujuan Perkawinan l 7
3. Larangan Perkawinan l 8
4. Batas Umur Perkawinan l 8
5. Harta Benda dalam Perkawinan l 9

 BAB   III.   Hukum Perkawinan Islam l 11

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan l 16
2. Hukum-hukum Melakukan Perkawinan l 25
3. Sahnya Perkawinan dan Syarat-syarat Perkawinan l 31

4. Larangan Perkawinan l 37
5. Pengaturan Perkawinan Beda Agama l 39

 BAB   IV.    Hukum Perkawinan Barat (BW) l 63

1. Pendahuluan l 63
2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan l 63

BAB   V.   Hukum Perkawinan Menurut UNDANG-UNDANG PERKAWINAN No. 1 Tahun 1974 l 66

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan l 67

2. Sahnya Perkawinan l 6
3. Syarat-syarat Perkawinan l 72
4. Akibat Hukum Suatu Perkawinan l 76
5. Larangan Perkawinan l 77
6. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Nasional l 79

 BAB   VI.     Hukum Perkawinan Agama Katolik dan Protestan l 105

1. Perkawinan Menurut Agama Katolik l 107
2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan l 107
3. Sahnya Perkawinan l 109
4. Syarat-syarat Perkawinan l 110
5. Larangan Perkawinan l 114
6. Pengaturan Perkawinan Beda Agama l 116
7. Perkawinan Menurut Agama Protestan l 120
8. Pengertian dan Tujuan Perkawinan l 120
9. Sahnya Perkawinan l 121
10. Syarat-syarat Perkawinan l 122
11. Larangan Perkawinan l 123
12. Pengaturan Perkawinan Beda Agama l 124

 BAB   VII.   Hukum Perkawinan Agama Hindu dan Budha l 128

1. Perkawinan Menurut Agama Hindu l 130
2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan l 131
3. Sahnya Perkawinan l 133
4. Syarat-syarat Perkawinan l 134
5. Larangan Perkawinan l 138
6. Pengaturan Perkawinan Beda Agama l 139
7. Perkawinan Menurut Agama Budha l 143

 BAB VIII. Hukum Perkawinan Agama Khonghuchu l 148

Daftar PUSTAKA l 151

 Riwayat Penulis l 156