Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia

Judul: Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia

Penulis: Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH., MH.

Penerbit: Mandar Maju

Tahun: 2019

Halaman: x + 205 halaman

ISBN: 978-979-5384-77-9

Ukuran: 14,5 x 21 Cm

Harga: Rp. 56.000 20% Rp. 44.800

Sinopsis:

Daftar Isi:

Kata Pengantar | v

Daftar Isi | vi

Bab. 1

Pembaruan Hukum Acara Perdata Suatu Keniscayaan Dalam Penegakan Hukum Menuju Ketertiban Hukum | 1

1. Pendahuluan | 1
2. Sifat Mengikat Hukum Acara Perdata | 3
3. Penegakan Hukum dan Ketertiban Hukum | 7
4. Pentingnya Pembaruan Hukum Acara Perdata | 9
5. Penutup | 11

Bab. 2

Penemuan Hukum Formil Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata | 13

1. Pendahuluan | 13
2. Penemuan Hukum Formil Oleh Hakim | 14
3. Penutup | 19

Bab. 3

Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dan Legal Standing | 20

1. Sejarah Class Action | 20
2. Class Action Merupakan Cara Mengajukan Gugatan Perdata | 21
3. Legal Standing | 25

Bab. 4

Actio Popularis (Citizen LawSuit) Dalam Prespektif Hukum Acara Perdata Indonesia | 30

1. Pendahuluan | 30
2. Hukum Acara Perdata Sebagai Hukum Formal | 32
3. Actio Popilaris (Citizen Lawsuit) | 34
4. Actio Popularis Dalam Hukum Acara Perdata | 35
5. Penutup | 39

Bab. 5

Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata | 40

1. Pendahuluan | 40
2. Kajian Teori Atas Penemuan Hukum Dan Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan | 43
3. Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Menggali Dan Memutus Perkara Perdata | 47
4. Penutup | 57

Bab. 6

Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata | 59

1. Pendahuluan | 59
2. Pembuktian Dalam Perkara Perdata | 62
3. Pembahasan | 71
4. Penutup | 78

 Bab. 7

Implikasi Perkembangan Alat Bukti Elektronik Terhadap Sistem Pembuktian Perdata Di Pengadilan | 82

1. Pendahuluan | 82
2. Kajian Teoretik | 85
3. Perkembangan Alat Bkti Elektronik Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan | 89
4. Implikasi Perkembangan Bukti Elektronik Terhadap Sistem Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan | 94
5. Penutup | 97

Bab. 8

Konsep Sistem Pembuktian Terbuka Pada Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan Dalam RUU Hukum Acara Perdata | 99

1. Pendahuluan | 99
2. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Perdata | 101
3. Konsep Ssitem Pembuktian Terbuka | 104
4. Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan | 108
5. Penutup | 110

Bab. 9

Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan | 112

1. Pendahuluan | 112
2. Pengertian Pembuktian, Beban Pembuktian dan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata | 113
3. Konsep Penerapan Pembuktian Terbalik Pada Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | 117
4. Penutup | 120

 Bab. 10

Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan | 121

1. Pendahuluan | 121
2. Small Claim Court Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa | 124
3. Pelaksanaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Small Claim Court | 129
4. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mekanisme Small Claim Court Guna Menunjang Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan | 131
5. Small Claim Court Dalam Ssitem Peradilan Di Indonesia | 133
6. Penutup | 135

Bab. 11

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif Dan Efisien 136

1. Pendahuluan | 136
2. Penyelesaian Sengketa Bisnis | 138
3. Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif Dan Efisien | 143
4. Penutup | 148

Bab. 12

Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri | 149

1. Pendahuluan | 149
2. Kajian Teori Tentang Hakim Perdamaian Desa | 151
3. Penerapan Pasal 135a HIR/161a RBg Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan | 154
4. Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pasal 135a HIR/161a RBg Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan | 156
5. Penutup | 159

Bab. 13

Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Peranan Juru Sita Pengganti (Studi Kasus di PN Bandung dan Bale Bandung) | 160

1. Pendahuluan | 160
2. Pelaksanaan Pemanggilan Secara Patut Dan Akibat Hukumnya | 164
3. Penutup | 175

Bab. 14

Pluralisme Kewenangan Dalam Pembuatan Keterangan Waris Di Indonesia Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum | 177

1. Pendahuluan | 177
2. Peran Dan Fungsi Keterangan Waris | 181
3. Hukum Waris Dan Penggolongan Hukum Di Indonesia | 183
4. Kepastian Hukum | 188
5. Pluralisme Pembuatan Keterangan Waris Di Indonesia Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum | 189
6. Pembuatan Keterangan Waris Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum | 192
7. Penutup | 194