Politik Hukum dan Kebijakan Publik

Judul: Politik Hukum dan Kebijakan Publik

Penulis: Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH.

Penerbit: Mandar Maju

Tahun: 2014

Halaman: x + 159

Harga: Rp. 43.000 20% Rp. 34.400

Sinopsis:

Buku kecil ini ditulis adalah karena dorongan kebutuhan bahan rujukan yang penulis lihat sebagai kenyataan dalam studi dan perkuliahan, di mana dimensi politik dan hukum merupakan dua lahan disiplin ilmu, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kedua-duanya saling menunjang, terjalin berkelinda isi-mengisi, baik dalam rangka pembahasan secara teoritis maupun dalam rangka praktik lapangan, di semua forum keilmuan, lembaga pemerintahan dan instansi yang bersentuhan dengan sisi-sisi politik dan hukum.

Daftar isi:

KATA PENGANTAR l vii

DAFTAR ISI l ix

BAB I            Hubungan Timbal Balik Antara Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)

BAB II           Hukum Sebagai Faktor Dominan dalam Hubungan Antara Penegakan Hukum dan Kebijakan Publik

BAB III          Konstitusi (UUD) dengan Fungsi Ganda: Sebagai Dasar Yuridis Konstitusional Bagi Sistem Manajemen Nasional (SISNAS) (Secara Umum) dan Sebagai Dasar Yuridis Konstitusional bagi Hukum dan Kebijakan Publik (Secara Khusus)

BAB IV          Amandemen UUD Sebagai Upaya Politis Merubah Induk Sistem Hukum dan Kebijakan Publik

BAB V           Mencari Format Konstitusionalisme yang Baru Sebagai Landasan Paradigmatik Bagi Sistem Manajemen  Nasional

BAB VI          Menelusuri Pembukaan dan Pasal-pasal UUD yang Menjadi Dasar Konstitusional Bagi Sistem Hukum dan Kebijakan Publik

BAB VII         Ketentuan-ketentuan Organik (Organieke Verordeningen) dalam Hubungannya dengan Kebijakan Publik dalam Asas-asas Perundang-undangan yang Menjadi Acuan Paradigmatiknya

BAB VIII        Kebijakan Publik (Public Policy) Sebagai Salah Satu Variabel dalam Hubungan Hukum dan Kebijakan       Publik

BAB IX          Membudayakan Sikap Politik penegakan Politik Hukum dan Pelayanan Publik yang Paradigmatik

BAB X           Pendidikan Wawasan Nasional sebagai Fondasi Keutuhan Bangsa dalam Kerangka Pembinaan Manajemen yang Paradigmatik

BAB XI          Agrarian Legal Policy Menunggu Tindak Lanjut Amandemen Pasal 18 UUD RI Melalui Perundang-undangan Dilihat dalam Rangka Gagasan Penegakan Hukum yang Paradigmatik

BAB XII         Mekanisme Ideal Pembinaan dan Pengembangan Aparat Eksekutif dan Legislatif Daerah

BAB XIII        Isu Birokrasi: Respons dan Gagasan

1.    Tentang Kondisi Birokrasi: Masalah Korupsi dan Pembusukan Masyarakat Birokrasi dan Administrasi Pembangunan

2.    Tentang Budaya dan Pariwisata

3.    Top Down dan Bottom Up System: Tentang Musrenbangda sebagai Forum Koordinasi, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik

4.    Kebersamaan Sebagai Paradigma Demokratis dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan

5.    Tiga kelas Elit dan Empat Tiang Penyangga

6.    Kekuasaan dan Wibawa (Macht dan Gezag)

BAB XIV        Kebijakan Publik dalam Masalah Ketenagakerjaan: Juru Runding di Forum Tripartit (Versi Kebijakan Publik dan Politik Hukum)