Parate Eksekusi Fidusia : Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis

Judul: Parate Eksekusi Fidusia : Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis

Penulis: Prof. Dr. Johanes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum., dkk

Penerbit: Mandar Maju

Tahun: Cet. ke-1, 2021

ISBN: 978-979-538-506-6

Tebal: xi + 256 Hal

Ukuran: 16 x 23 Cm

Harga: Rp. 95.000 20% Rp. 76.000

Sinopsis:

Daftar Isi:

KATA PENGANTAR | v

DAFTAR ISI | vii

BAB I       PENDAHULUAN | 1

BAB II      PRANATA DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN LEASING (SEWA GUNA USAHA) DALAM PRAKTIK BISNIS | 12

1. LEASING (SEWA GUNA USAHA) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK | 12
2. Pengertian Leasing | 12
3. Perjanjian Leasing | 13
4. Mekanisme Pengajuan Leasing | 14
5. KARAKTERISTIK LEASING (SEWA GUNA USAHA) SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN | 16
6. Jenis-jenis Leasing dalam Praktik | 16
7. Struktur Pembiayaan dalam Perjanjian Leasing | 17
8. Pranata Leasing dan Lembaga Pembiayaan Lain | 18
9. KEDUDUKAN LEMBAGA LEASING (SEWA GUNA USAHA) SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN | 20
10. Pembiayaan Kendaraan Sebagai Pangsa Pasar Leasing (Sewa Guna Usaha) | 20
11. Akta Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha) dalam Hubungan Kontraktual Para Pihak | 23

BAB III    JAMINAN DALAM UPAYA MITIGASI RISIKO PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN | 39

1. LEMBAGA JAMINAN DALAM HUKUM NASIONAL | 39
2. Fungsi Jaminan Secara Yuridis | 39
3. Jenis-Jenis Perjanjian Jaminan | 42
4. RISIKO DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN | 50
5. Risiko dalam Penyaluran Fasilitas Pembiayaan | 50
6. Mitigasi Risiko Fasilitas Pembiayaan | 54
7. Jaminan Sebagai Upaya Mitigasi Fasilitas Pembiayaan     | 56
8. MANAJEMEN RISIKO DALAM MINIMALISASI KE-MACETAN FASILITAS PEMBIAYAAN | 58
9. Penyebab Fasilitas Pembiayaan Bermasalah | 58
10. Upaya Minimalisasi Terjadinya Fasilitas Pembiayaan Bermasalah | 61
11. Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Fasilitas Pem-biayaan Bermasalah | 63

BAB IV     FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN UTAMA DALAM FASILITAS PEMBIAYAAN LEASING (SEWA GUNA USAHA) | 67

1. LEMBAGA FIDUSIA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA | 67
2. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Fidusia Sebagai Pranata Hukum Jaminan | 67
3. Pengaturan Lembaga Fidusia dalam Hukum Positif di Indonesia | 71
4. Asas-Asas Hukum dalam Pranata Jaminan Fidusia | 76
5. FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN LEASING (SEWA GUNA USAHA | 82
6. Fungsi Pranata Fidusia dalam Pembiayaan Leasing (Sewa Guna Usaha | 82
7. Perjanjian Jaminan Fidusia Sebagai Accessoir Perjanjian Pokok | 84
8. AKTA FIDUSIA DAN MEKANISME PENDAFTARAN FIDUSIA | 88
9. Format Akta Fidusia dalam Praktik Hukum Jaminan | 88
10. Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia | 97
11. Hak Eksekutorial Pranata Jaminan Fidusia | 103

BAB V       WANPRESTASI DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN LEMBAGA LEASING (SEWA GUNA USAHA) | 107

1. PERSOALAN WANPRESTASI DALAM HUBUNGAN HUKUM DI BIDANG KONTRAK | 107
2. KUHPerdata Sebagai Sumber Rujukan Normatif Dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum | 107
3. Wanprestasi dalam Suatu Perjanjian | 111
4. Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya | 113
5. Batas-Batas Penerapan Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian | 115
6. Akibat Hukum Apabila Debitor Melakukan Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian Baku | 116
7. PRESTASI DAN TERMINASI DALAM SUATU PER-JANJIAN | 118
8. Prestasi dalam Suatu Perjanjian | 118
9. Bentuk-Bentuk Peringatan Pernyataan Lalai dan Wan-prestasi | 120
10. Pengertian dan Persyaratan Terminasi atau Pengakhiran dalam Suatu Perjanjian | 124
11. PERUMUSAN DAN KAJIAN KLAUSULA DEFAULT DAN CROSS DEFAULT UNTUK MENCEGAH WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA)   | 127
12. Default dalam Kualifikasi Terminasi | 127
13. Perumusan dan Kajian Klausula Default dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha) | 129

BAB VI     PARATE EKSEKUSI DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN LEASING (SEWA GUNA USAHA): INKONSISTENSI NORMA HUKUM DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN | 136

1. PARATE EKSEKUSI: NORMA HUKUM DAN ANTISIPASI KEBUTUHAN PRAKTIK | 136
2. Sejarah dan Norma Pengaturan Parate Eksekusi | 136
3. Pengaturan Parate Eksekusi dalam Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan dan Fidusia | 141
4. Parate Eksekusi dan Grosse Akta | 152
5. Ratio Legis Pasal 1241 KUHPerdata dalam Parate Eksekusi | 155
6. PARATE EKSEKUSI, FIDUSIA DAN LEASING (SEWA GUNA USAHA) NORMA HUKUM DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN | 159
7. Sertifikat Fidusia dan Permasalahan Eksekusi | 159
8. Urgensi Pengaturan Parate Eksekusi dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia | 163
9. SERTFIKAT FIDUSIA: LANDASAN PARATE EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA | 167
10. Frasa Sertifikat Fidusia: Parate Eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia | 167
11. Polemik Frasa Pasal 15 Ayat (2) dan (3) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 18/PUU-XVII/2019: Perbedaan Parate Eksekusi dan Fiat Eksekusi | 172

BAB VII    IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TENTANG FIDUSIA TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN LEASING, ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN BISNIS | 180

1. RINGKASAN LANDASAN PERMOHONAN PERKARA NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 | 180
2. Pemohon dalam Perkara Nomor: 18/PUU-XVII/2019 | 180
3. Duduk Perkara Nomor: 18/PUU-XVII/2019 | 180
4. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 | 186
5. Norma Yang Dimohonkan Pengujian (Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) dan Undang-Undang Dasar 1945 | 186
6. Alasan Permohonan Pengujian (Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) dan Undang-Undang Dasar 1945 | 187
7. Norma Hukum Inkonstitusional Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | 189
8. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 | 196
9. Petitum Para Pihak Terkait | 196
10. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 18/ PUU-XVII/2019 | 198
11. KEPASTIAN HUKUM DAN PERSOALAN BISNIS SEBAGAI IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 | 217
12. Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Solusi Alternatif dalam Pemberian Jaminan | 217
13. Keterangan Ahli dalam Perkara Nomor: 18/PUU- XVII/ 2019 | 219
14. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 18/ PUU- XVII/2019 Terhadap Inkonstitusionalitas Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia | 224
15. Polemik Aspek Kepastian Hukum dan Persoalan Bisnis Terhadap Kegiatan Leasing (Sewa Guna Usaha) | 225

BAB VIII  PENUTUP | 234

DAFTAR PUSTAKA | 245