Judul: Manajemen Keuangan Sektor Publik
Penulis: Berto Usman, S.E., M.Sc., Ph.D. & Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., Ak., CA.
Penerbit: Mandar Maju
Tahun: Cet. ke-1, 2021
ISBN: 978-979-538-513-4
Tebal: xx + 462 Hal
Ukuran: 16 x 23 Cm
Harga: Rp. 157.000 20% Rp. 125.600
Sinopsis:
KATA PENGANTAR l v
DAFTAR ISI l vi
DAFTAR TABEL l xvii
DAFTAR GAMBAR l xix
BAB I. KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK l 1
Karakteristik Organisasi Sektor Publik l 1
Esensi Organisasi Sektor Publik l 2
Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik di Indonesia l 3
Perbandingan Sektor Publik, Sektor Bisnis dan Sektor Sosial l 4
Peran Pelaporan Keuangan dalam Manajemen Keuangan Sektor
Publik l 8
Manajemen Keuangan Sektor Publik Bagi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik l 9
Kompleksitas Konsep Manajemen, Governance dan Administrasi
l 10
Konsep Anggaran Sektor Publik l 11
Pengertian Anggaran Sektor Publik l 12
Prinsip – Prinsip Anggaran Publik l 13
Asas-asas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara l 15
Tujuan Ditetapkannya Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara l 18
Esensi Anggaran Sektor Publik l 19
Fungsi Anggaran Sektor Publik l 19
Jenis Anggaran Sektor Publik l 21
Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik l 22
Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran l 23
Perkembangan Anggaran Sektor Publik l 25
Anggaran Tradisional l 26
Keunggulan Anggaran Tradisional l 26
Kelemahan Anggaran Tradisional l 27
Perubahan Pendekatan Anggaran (New Public Management) l 29
Contoh Kasus 1 Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik l 30
BAB II. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA l 32
Perkembangan Dana Pembangunan dan APBN Indonesia l 32
Proses Penyusunan Anggaran l 33
Perkiraan Penerimaan Negara l 34
Perkiraan Pengeluaran Negara l 36
Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara l 37
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun
Anggaran 2015 l 42
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) l 54
Pendapatan Asli Daerah (PAD) l 56
Dana Perimbangan l 59
Belanja Daerah l 60
Pembiayaan Daerah dan Gambaran Umum Penyusunan
Anggaran l 65
Perubahan APBD l 68
Contoh Kasus 1 Pedagang Menaruh Harapan Pada Retribusi Elektronik l 71
Contoh Kasus 2 Terancam Stagnan Dana Pembangunan di Daerah Bakal Tersedot Untuk Pilkada l 72
Contoh Kasus 3 Tiga Fokus Utama Perbaikan Jalan, Perbaikan Saluran Air Seharusnya Mengikuti l 73
BAB III. KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA l 75
Pengeluaran Pemerintah l 75
Teori Pengeluaran Musgrave dan Rostow l 77
Teori Pengeluaran Adolf Wagner l 78
Teori Pengeluaran Peacock dan Wiseman l 79
Teori Pengeluaran Negara Batas Kritis Colin Clark l 79
Pengeluaran Negara Republik Indonesia l 80
Macam-Macam Pengeluaran Pemerintah l 84
Kewajiban Negara dan Kaitannya dengan Pengeluaran Negara l 87
Dampak Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian l 88
Pengeluaran Daerah l 90
Dampak Ekonomi dari Pengeluaran Pemerintah l 91
Analisis Kebijakan Pengeluaran Negara l 95
Contoh Kasus 1 Keterlambatan APBD l 102
Contoh Kasus 2 APBD DKI Jakarta Dana Hibah dan Bantuan Dipotong l 104
Contoh Kasus 3 Defisit APBN Makin Menciut l 105
BAB IV. PERKEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK l 107
Penganggaran Sektor Publik l 107
Konsep Penganggaran Sektor Publik l 108
Manfaat Anggaran Sektor Publik l 108
Jenis-jenis Penganggaran dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik l 113
Contoh Kasus 1 Anggaran “Gula” Transfer Dana l 134
BAB V. MANAJEMEN KAS DAN ANGGARAN KAS | 136
Sistem Penganggaran Keuangan l 136
Klasifikasi Sistem Penganggaran l 137
Sistem Penganggaran Di Indonesia l 139
Basis Kas Menuju Akrual l 139
Batas Waktu Penggunaan Basis Kas Menuju Akrual l 140
Perbedaan Accrual-Based Budgeting dan Cash-Based
Budgeting l 141
Siklus Anggaran (Budget Cycle) l 142
Manajemen Kas dan Fungsi Perbendaharaan l 146
Siklus Anggaran di Indonesia l 147
Dual Budgeting l 157
T-Account Ke I-Account l 159
Konteks Makroekonomi dan Kebijakan l 159
Kerangka Ekonomi Makro dan Target Fiskal l 159
Perkiraan Pengeluaran Agregat l 162
Konsolidasi Komitmen Fiskal dalam Menciptakan Proyeksi Makro ekonomi Publik l 163
Aktivitas Persiapan Penyusunan Anggaran di Indonesia l 163
Klasifikasi Anggaran di Indonesia Sebelum Reformasi
Anggaran l 165
Klasifikasi Anggaran di Indonesia Setelah Reformasi Keuangan Negara l 166
Klasifikasi Anggaran Baru l 169
GFS (Government Finance Statistic) Model Klasifikasi yang
Terintegrasi l 171
Pro dan Kontra dalam Struktur Anggaran, Pemisahan Ataukah Penggabungan Biaya Pengeluaran? l 172
Kelemahan Persiapan Penganggaran Pada Kebanyakan Negara Berkembang l 172
Gambaran Singkat Pengeluaran Publik, Eksekusi Anggaran (Overspending dan Underspending) l 173
Contoh Kasus 1 Keuangan Daerah APBD Diperkirakan Cair
April Ini l 175
Contoh Kasus 2 Pencairan APBD Dipercepat Gubernur Basuki
Siap Hadapi Pemakzulan l 176
BAB VI. MANAJEMEN ASET NEGARA DAN DAERAH l 178
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) l 178
Aset Negara l 179
Gambaran Pengelolaan Aset Negara Periode Tahun 2005 Sampai Dengan 2012 l 181
Pengelolaan Barang Milik Negara Sebelum Reformasi di Bidang Keuangan l 181
Identifikasi Permasalahan Dalam Pengelolaan Aset Negara l 183
Periode Baru Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) l 188
Peta Jalan Pengelolaan Aset Strategis l 189
Penertiban Barang Milik Negara atau Daerah l 192
Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan l 194
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) l 195
Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara Lainnya l 201
Pengelolaan Aset Daerah l 202
Kelembagaan Pengelolaan Aset Daerah l 206
Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelolaan Aset Daerah | 208
Siklus Manajemen Aset Daerah l 211
Prinsip-Prinsip Manajemen Aset Daerah l 215
Pembinaan Terhadap Aset Daerah l 216
Contoh Kasus 1 Pengadaan Bus PT. Ifana Dewi Minta DKI Bayar Rp7,6 Miliar l 217
Contoh Kasus 2 DPD Juga Ingin Gedung Baru Anggaran Tahun Ini Untuk Perencanaan l 218
BAB VII. MANAJEMEN UTANG DAN INVESTASI SEKTOR PUBLIK l 220
Manajemen Utang Negara l 220
Tujuan Pengelolaan Utang l 220
Pengelolaan Risiko dan Strategi Pengelolaan Utang l 221
Perspektif Portofolio Utang Pemerintah l 227
Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Stabilitas Indonesia l 228
Manajemen Investasi Pemerintah l 230
Asas-Asas Investasi Pemerintah l 230
Kewenangan Investasi Pemerintah l 231
Manajemen Risiko dan Perencanaan Investasi Pemerintah
(PIP) l 233
Proses Investasi Pemerintah l 234
Sekilas Tentang Pusat Investasi Pemerintah (PIP) l 236
Tujuan Pelaksanaan Investasi Pemerintah l 237
Bidang Pusat Investasi Pemerintah (PIP) l 239
Mitra Kerja Pusat Investasi Pemerintah | 240
Sumber Dana Investasi Pemerintah l 241
Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen
Perbendaharaan l 242
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi
Pemerintah l 243
Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Investasi l 247
Divestasi Pemerintah l 249
Penyertaan Modal Negara Kepada Lembaga Keuangan Internasional l 251
Dana Bergulir l 252
Contoh Kasus 1 Utang Luar Negeri Rasio Kewajiban Jauh di Atas Batas Toleransi l 253
Contoh Kasus 2 Tawaran 11 Miliar Dollar AS l 254
Contoh Kasus 3 RI Harus Bergerak Cepat Utang untuk Sektor Produktif l 255
Contoh Kasus 4 Investasi Ketahanan Perekonomian Indonesia Diakui l 256
Contoh Kasus 5 Proyek Memerlukan Inovasi tak ada Alasan Infrastruktur Belum Dimulai l 257
Contoh Kasus 6 Pertumbuhan Ekonomi BKPM Kawal Investasi 150 Miliar Dollar AS l 259
BAB VIII. BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN BADAN LAYANAN UMUM l 260
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah BUMD l 260
Tujuan Dibentuknya BUMN dan BUMD l 261
Fungsi BUMN dan BUMD l 262
Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) l 262
Struktur Organisasi Dalam BUMN l 263
Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) l 268
Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) l 270
Karakteristik Badan Layanan Umum (BLU) l 271
Asas Dalam Badan Layanan Umum (BLU) l 273
Syarat Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) l 274
Persyaratan Substantif Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) l 274
Persyaratan Teknis Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) l 275
Persyaratan Administratif Menjadi Badan Layanan Umum
(BLU) l 275
Pengelolaan Keuangan Dalam BLU/BLUD l 276
Pengelolaan Piutang Pada BLU/BLUD l 278
Pengelolaan Utang Pada BLU/BLUD l 279
Contoh Kasus 1 BUMN PT. Wika Ekspansi Ke Mancanegara l 281
Contoh Kasus 2 Minyak dan Gas Bumi Saatnya Menjadi Tuan di Rumah Sendiri l 282
BAB IX. GOOD CORPORATE GOVERNANCE l 284
Sejarah Singkat Corporate Governance di Indonesia l 284
Pengertian Good Corporate Governance (GCG) l 285
Perkembangan Teori Dalam Tata Kelola Korporasi l 289
Masalah dan Kondisi BUMN di Indonesia l 293
Prinsip-Prinsip OECD 2004 Mengenai Corporate Governance l 294
Prinsip I: Menjamin Kerangka Dasar Corporate Governance yang Efektif l 295
Prinsip II: Hak-Hak Pemegang Saham dan Fungsi-Fungsi Penting Kepemilikan Saham l 297
Prinsip III: Perlakuan yang Sama Terhadap Para Pemegang
Saham l 299
Prinsip IV: Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance l 299
Prinsip V: Keterbukaan dan Transparansi l 300
Prinsip VI: Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi l 301
Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Good Corporate
Governance l 302
Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance l 302
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) l 306
Dewan Komisaris dan Direksi l 308
Dewan Komisaris l 309
Direksi l 314
Contoh Kasus 1 Sembilan BUMN Belum Terapkan GCG l 319
Contoh Kasus 2 Kasus Waskita dan Kelemahan Implementasi GCG Indonesia l 320
BAB X. BALANCE SCORECARD l 323
Balance Score Card Sebagai Strategi Organisasi Sektor Publik l 323
Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja l 325
Karakteristik Sistem Pengukuran Kinerja l 326
Sejarah Balance Scorecard l 326
Definisi Balanced Scorecard l 327
Keunggulan Balanced Scorecard l 328
Perspektif dalam Balanced Scorecard l 330
Penentuan Scorecard l 340
Pengukuran Balance Scorecard (BSC) l 342
Contoh Kasus 1 Kementerian Keuangan Adopsi Balanced Scored Card untuk Mengukur Kinerja l 343
BAB XI. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH l 348
Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia l 348
Penggunaan Basis Akuntansi l 349
Periode Pelaporan l 351
Identifikasi Laporan Keuangan l 352
Penanggung Jawab Laporan Keuangan l 353
Jenis-jenis Laporan Keuangan l 353
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) l 355
Neraca l 358
Pengelompokkan Aset l 359
Pengakuan Aset l 362
Pengelompokkan Kewajiban l 362
Pengakuan Kewajiban l 364
Laporan Arus Kas (LAK) l 364
Manfaat Laporan Arus Kas l 366
Bentuk dan Struktur Laporan Arus Kas l 368
Metode Penyajian Laporan Arus Kas l 371
Pelaporan Arus Kas Atas dasar Arus Kas Bersih l 372
Arus Kas Mata Uang Asing l 373
Bunga dan Bagian Laba l 373
Investasi Dalam Perusahaan Negara, Daerah dan/atau
Kemitraan l 373
Entitas Penyaji Laporan Arus Kas l 374
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) l 374
Contoh Kasus 1 Transparansi Anggaran Pemerintah Meningkat l 376
Contoh Kasus 2 Ini Enam Catatan BPK Soal Pengelolaan Keuangan Pemerintahan SBY l 377
Contoh Kasus 3 Ini 7 Kementerian/Lembaga yang dapat Opini “Disclaimer” Oleh BPK l 378
BAB XII. LEMBAGA KONTROL KEUANGAN NEGARA l 380
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) l 380
Posisi, Tugas dan Fungsi BPK Berdasarkan UUD 1945 l 380
Struktur Organisasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) l 384
Visi, Misi, dan Tujuan Strategis BPK l 384
Jenis Pemeriksaan yang dilakukan BPK l 385
Semangat Ekuilitas, Transparansi, dan Akuntabilitas BPK l 387
Kerja sama yang dilakukan BPK dengan Pihak Luar l 388
Reformasi Internal BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara l 389
Pemeriksaan yang dilakukan Oleh BPK l 390
Inisiatif Perbaikan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara l 393
Tantangan Peranan BPK Sekarang dan Mendatang l 394
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) l 395
Tugas dan Fungsi BPKP l 398
Proses Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di BPKP l 400
Legislatif l 403
Kejaksaan l 410
Polisi Republik Indonesia l 413
Komisi Pemberantasan Korupsi l 414
Proses Penyidikan Hingga Pemeriksaan di Pengadilan l 415
Contoh Kasus 1 Menangkal Siasat Korupsi di Daerah l 417
Contoh Kasus 2 Revitalisasi Pengawasan Internal l 419
BAB XIII. DINAMIKA IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DAN INFORMASI DALAM MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK l 422
Implementasi Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia l 422
E-Government Merupakan Penerapan TI dalam Birokrasi | 423
Reformasi Birokrasi dan Business Process Reenginering (BPR) Sektor Publik l 428
Teknologi Informasi dan Gunung Es dari Implementasi
E-Government l 431
Implementasi TI dalam Manajemen Keuangan Negara dan
Daerah l 433
Tujuan dan Manfaat E-Budgeting l 434
Tantangan dan Hambatan dalam Difusi Teknologi Informasi Terhadap Proses Pemerintahan l 435
Contoh Kasus 1 E-Budgeting dan Korupsi l 439
DAFTAR PUSTAKA l 441
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Ulasan customer dinonaktifkan: Manajemen Keuangan Sektor Publik
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini