Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri

Judul: Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri

Penulis: Dr. Drs. Jazim Hamidi, MS.

Penerbit: UB Press

Tahun: 2012

ISBN: 978-602-203-425-4

Halaman: viii + 220 Hal

Ukuran: 16 x 24

Harga: Rp. 102.000 20% Rp. 81.600

Sinopsis:

Reformasi bidang politik pasca jatuhnya rejim Orde Baru di Indonesia berjalan begitu cepat. Percepatan reformasi bidang ini pada lingkup nasional ditandai dengan adanya pemilihan presiden secara langsung yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (DPR); sedangkan pada lingkup lokal ditandai dengan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Proses rekrutmen pejabat publik pada tingkat nasional maupun lokal tersebut di atas di satu sisi menjadi penanda penting betapa peran kekuatan politik tertentu yang hegemonik ditopang oleh militer dan birokrasi sepenuhnya kini telah bergeser ke partai politik yang lebih pluralistik. Di sisi lain, pemerintah, terutama di tingkat lokal, menikmati otonomi yang relatif luas untuk mengatur rumah tangga daerahnya di mana dirijen kekuasaan politik di daerah dipernkan oleh figur partai politik terpilih. Pelaksanaan demokrasi politik di era transisional ini merupakan pelajaran berharga bagi para pelaku politik (partai politik), penyelenggara Pemilu (KPUD), dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan perhelatan demokrasi ini.

Pengejawantahan demokrasi dan politik pada tataran lokal tentu saja tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan demografis yang sedang berkembang. Dengan kata lain bahwa reformasi politik dapat berjalan karena didorong oleh perubahan berbagai aspek kehidupan lain di luar politik seperti aspek sosiologis, keagamaan, kultural, ekonomis, geografis, dan sebagainya. Adalah kenyataan bahwa eforia reformasi kini juga telah merambah ke semua lapisan masyarakat, sehingga ranah politik bukan lagi menjadi sesuatu yang langka dan tabu bagi setiap individu warga negara, tetapi telah menjadi bagian penting dari hidup keseharian, dan absah bagi setiap orang untuk menyalurkan hak-hak politiknya. Sehingga dengan demikian tidak heran apabila berbagai macam asosiasi, perkumpulan, kelompok masyarakat, dan sebagainya bermunculan untuk merespons kebijakan publik yang dibuat oleh institusi politik dan pemerintah yang tidak sejalan dengan keinginan ayai kepentingan mereka. Bahkan dalam kasus tertentu ketika aspirasi rakyat itu tersumbat maka respons yang akan muncul cenderung bernuansa kekerasan dan anarkis.

Secara hermeneutik bahwa perubahan sosial akan berimplikasi pada dimanika politik atau sebaliknya perubahan politik akan meimbulkan dimanika sosial. Konstruksi kekuasaan yang semula ditopang oleh jaringan hubungan patron-klien hegemonik dalam relasi pusat-daerah dengan prinsip ketergantungan, ketimpangan dan pengabaian; kini berubah dimana kekuasaan berada di tangan rakyat dalam arti sesungguhnya berdasarkan prinsip independensi, kesetaraan hak, dan kepedulian. Namun apakah perkembangan ini berjalan secara ideal? Bagaimana perubahan itu berlangsung? Lalu, siapa yang mengambil keuntungan dari adanya perubahan itu? Kumpulan tulisan ini tidak berpretensi menjawab semua pertanyaan itu, paling tidak kita bisa belajar dari pengalaman sebuah komunitas yang semula dianggap tradisional, pasif, dan statis; kemudian menjadi masyarakat yang relatif lebih dinamis, aktif, dan bergerak menuju ke arah kehidupan yang lebih baik.