Penerapan otonomi daerah secara penuh tidak terlepas dari tuntutan akan adanya pembangunan yang merata antara pusat dan daerah, karena selama 32 tahun daerah hanya diperas sumber daya alamnya tanpa adanya keadilan pembangunan sehingga memunculkan disintegrasi.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan awal khususnya kepada mahasiswa fakultas hukum dan umumnya kepada pembaca mengenai dinamika perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hingga kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memisahkan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa dan pemilukada.