Hukum Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Konstruksi Hukum Tata Negara dan Dinamika Kontemporer)

Buku ini mengulas secara komprehensif dasar filosofis, historis, dan yuridis mengenai status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keistimewaan DIY tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap sejarah perjuangan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga sebagai konstruksi hukum yang memiliki legitimasi konstitusional dan implikasi politik yang terus berkembang.

Melalui pendekatan hukum tata negara, buku ini membahas dinamika pengaturan keistimewaan DIY mulai dari masa awal kemerdekaan, perkembangan regulasi pemerintahan daerah, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan diarahkan pada aspek-aspek utama keistimewaan, seperti tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Selain mengkaji konstruksi normatif, buku ini juga menyoroti berbagai persoalan kontemporer yang muncul dalam praktik penyelenggaraan keistimewaan DIY, termasuk relasi antara demokrasi dan monarki konstitusional, desentralisasi asimetris, pengakuan hak asal-usul, serta tantangan harmonisasi antara hukum nasional dan nilai-nilai lokal. Dengan analisis kritis dan perspektif multidisipliner, buku ini menghadirkan pemahaman mendalam mengenai posisi DIY sebagai model daerah istimewa dalam negara demokrasi modern.

Buku ini ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, pemerhati kebijakan publik, serta masyarakat umum yang ingin memahami secara lebih mendalam tentang konsep keistimewaan daerah dalam kerangka hukum tata negara Indonesia dan relevansinya dalam dinamika ketatanegaraan kontemporer.