Tanah, Pangan, dan Kekuasaan: Ancaman Perampasan Tanah dalam Agenda Kedaulatan Pangan

Judul: Tanah, Pangan, dan Kekuasaan: Ancaman Perampasan Tanah dalam Agenda Kedaulatan Pangan

Penulis: Rofi Wahanisa; R. Benny Riyanto; Eko Mukminto; Syahwal

Penerbit: Istana Agency

Tahun: 2025

ISBN: 978-634-7256-13-3

Tebal: viii + 180 halaman

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Harga : Rp. 105.000 Disc 20% Rp. 84.000

Sinopsis:

Buku ini menyajikan analisis kritis terhadap relasi antara tanah, pangan, dan kekuasaan dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia. Dengan pendekatan historis, teoritis, dan empiris, penulis menelusuri transformasi wacana ketahanan dan kedaulatan pangan dari masa ke masa—dari era Sukarno yang revolusioner, ke era Orde Baru yang teknokratis dan represif, hingga masa Reformasi yang ditandai oleh dominasi oligarki dan pasar. Dalam lintasan sejarah tersebut, agenda reforma agraria yang pernah menjadi bagian dari cita-cita revolusi justru mengalami stagnasi. Kekuasaan atas tanah semakin terkonsentrasi di tangan negara dan elite ekonomi-politik.

Kondisi ini tampak nyata dalam proyek-proyek pembangunan pertanian berskala besar, seperti lumbung pangan di Papua dan Kalimantan. Alih-alih menjamin ketahanan pangan, proyek-proyek ini justru menjadi sarana perampasan tanah, menggusur masyarakat adat dan petani kecil, serta merusak ekosistem secara masif. Dalam praktiknya, narasi “kedaulatan pangan” digunakan untuk melegitimasi ekspansi kapital dan intervensi negara, yang pada akhirnya menyingkirkan komunitas-komunitas agraris dari ruang hidup mereka.

Buku ini memanfaatkan kerangka rezim pangan untuk membongkar bagaimana sistem pangan nasional dan global dibentuk oleh aliansi kekuasaan antara negara dan kapital. Penulis menegaskan bahwa proyek pembangunan pertanian tidak netral secara politik; ia bekerja dalam logika akumulasi kapital, modernisasi paksa, dan marginalisasi terhadap sistem pertanian lokal. Tanah direduksi menjadi komoditas, petani diposisikan sebagai buruh di atas tanahnya sendiri, dan pangan berfungsi sebagai alat kontrol sosial-politik.

Menutup pembahasannya, buku ini menawarkan jalan keluar yang konkret dan emansipatoris. Penulis menyerukan pentingnya reforma agraria sejati sebagai fondasi bagi kedaulatan pangan yang berkeadilan. Ini mencakup pengakuan atas hak-hak kolektif masyarakat adat, perlindungan atas tanah sebagai ruang hidup, serta penguatan sistem pertanian lokal yang berkelanjutan secara ekologis dan adil secara sosial. Di samping itu, buku ini juga menekankan urgensi pemaknaan ulang terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan pengarusutamaan prinsip fungsi sosial tanah.