Bagikan informasi tentang Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia kepada teman atau kerabat Anda.
Judul: Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia
Penulis: Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH., MH.
Penerbit: Mandar Maju
Tahun: 2019
Halaman: x + 205 halaman
ISBN: 978-979-5384-77-9
Ukuran: 14,5 x 21 Cm
Harga: Rp. 56.000 20% Rp. 44.800
Sinopsis:
Daftar Isi:
Kata Pengantar | v
Daftar Isi | vi
Bab. 1
Pembaruan Hukum Acara Perdata Suatu Keniscayaan Dalam Penegakan Hukum Menuju Ketertiban Hukum | 1
- Pendahuluan | 1
- Sifat Mengikat Hukum Acara Perdata | 3
- Penegakan Hukum dan Ketertiban Hukum | 7
- Pentingnya Pembaruan Hukum Acara Perdata | 9
- Penutup | 11
Bab. 2
Penemuan Hukum Formil Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata | 13
- Pendahuluan | 13
- Penemuan Hukum Formil Oleh Hakim | 14
- Penutup | 19
Bab. 3
Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dan Legal Standing | 20
- Sejarah Class Action | 20
- Class Action Merupakan Cara Mengajukan Gugatan Perdata | 21
- Legal Standing | 25
Bab. 4
Actio Popularis (Citizen LawSuit) Dalam Prespektif Hukum Acara Perdata Indonesia | 30
- Pendahuluan | 30
- Hukum Acara Perdata Sebagai Hukum Formal | 32
- Actio Popilaris (Citizen Lawsuit) | 34
- Actio Popularis Dalam Hukum Acara Perdata | 35
- Penutup | 39
Bab. 5
Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata | 40
- Pendahuluan | 40
- Kajian Teori Atas Penemuan Hukum Dan Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan | 43
- Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Menggali Dan Memutus Perkara Perdata | 47
- Penutup | 57
Bab. 6
Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata | 59
- Pendahuluan | 59
- Pembuktian Dalam Perkara Perdata | 62
- Pembahasan | 71
- Penutup | 78
Bab. 7
Implikasi Perkembangan Alat Bukti Elektronik Terhadap Sistem Pembuktian Perdata Di Pengadilan | 82
- Pendahuluan | 82
- Kajian Teoretik | 85
- Perkembangan Alat Bkti Elektronik Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan | 89
- Implikasi Perkembangan Bukti Elektronik Terhadap Sistem Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan | 94
- Penutup | 97
Bab. 8
Konsep Sistem Pembuktian Terbuka Pada Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan Dalam RUU Hukum Acara Perdata | 99
- Pendahuluan | 99
- Sistem Pembuktian Dalam Perkara Perdata | 101
- Konsep Ssitem Pembuktian Terbuka | 104
- Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan | 108
- Penutup | 110
Bab. 9
Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan | 112
- Pendahuluan | 112
- Pengertian Pembuktian, Beban Pembuktian dan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata | 113
- Konsep Penerapan Pembuktian Terbalik Pada Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | 117
- Penutup | 120
Bab. 10
Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan | 121
- Pendahuluan | 121
- Small Claim Court Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa | 124
- Pelaksanaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Small Claim Court | 129
- Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mekanisme Small Claim Court Guna Menunjang Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan | 131
- Small Claim Court Dalam Ssitem Peradilan Di Indonesia | 133
- Penutup | 135
Bab. 11
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif Dan Efisien 136
- Pendahuluan | 136
- Penyelesaian Sengketa Bisnis | 138
- Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif Dan Efisien | 143
- Penutup | 148
Bab. 12
Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri | 149
- Pendahuluan | 149
- Kajian Teori Tentang Hakim Perdamaian Desa | 151
- Penerapan Pasal 135a HIR/161a RBg Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan | 154
- Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pasal 135a HIR/161a RBg Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan | 156
- Penutup | 159
Bab. 13
Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Peranan Juru Sita Pengganti (Studi Kasus di PN Bandung dan Bale Bandung) | 160
- Pendahuluan | 160
- Pelaksanaan Pemanggilan Secara Patut Dan Akibat Hukumnya | 164
- Penutup | 175
Bab. 14
Pluralisme Kewenangan Dalam Pembuatan Keterangan Waris Di Indonesia Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum | 177
- Pendahuluan | 177
- Peran Dan Fungsi Keterangan Waris | 181
- Hukum Waris Dan Penggolongan Hukum Di Indonesia | 183
- Kepastian Hukum | 188
- Pluralisme Pembuatan Keterangan Waris Di Indonesia Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum | 189
- Pembuatan Keterangan Waris Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum | 192
- Penutup | 194
Ulasan customer dinonaktifkan: Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini